TVRINews, Jakarta
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir mendorong sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pembangunan kepemudaan dan olahraga nasional.
Salah satu fokusnya adalah memastikan pembangunan fasilitas olahraga sesuai kebutuhan masyarakat dan tidak berakhir terbengkalai.
Hal tersebut disampaikan Erick dalam Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan yang dihadiri kepala dinas pemuda dan olahraga dari berbagai daerah.
Forum tersebut menjadi wadah untuk menyelaraskan program dan kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan pemerintah daerah.
Erick mengatakan kesamaan tujuan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci agar program kepemudaan dan olahraga dapat berjalan efektif.
“Tidak mungkin kita membuat program secara menyeluruh dengan baik tanpa adanya kesamaan tujuan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ujar Erick kepada wartawan termasuk tvrinews.com, Kamis, 15 Oktober 2026.
Ia menyoroti perbedaan struktur organisasi dinas pemuda dan olahraga di daerah. Di sejumlah wilayah, urusan kepemudaan dan olahraga digabung dengan dinas pariwisata, sementara daerah lain memiliki dinas tersendiri.
Menurutnya, penataan kelembagaan tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu dikaji dalam pembenahan kebijakan ke depan.
Selain itu, Erick menekankan pentingnya perencanaan berbasis riset dalam pembangunan fasilitas olahraga. Dukungan Kemenpora terhadap rekomendasi pembangunan dari daerah, kata dia, harus disertai kajian kebutuhan dan perencanaan yang jelas.
“Pembangunan fasilitas olahraga ini harus kita sinkronisasikan. Harus ada by design dan riset yang mendasarinya. Artinya, pembangunan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat yang memang harus kita penuhi, bukan sekadar membangun, tetapi akhirnya mangkrak dan tidak digunakan,” kata Erick.
Untuk memperkuat koordinasi, Kemenpora akan mengadakan pertemuan dengan dinas pemuda dan olahraga (Dispora) dari seluruh daerah setiap bulan dengan pembahasan tematik. Sementara itu, pertemuan konsolidasi secara menyeluruh akan dilaksanakan satu kali dalam setahun.
Erick menjelaskan pembahasan fasilitas olahraga menjadi salah satu tema penting, terutama untuk memastikan rekomendasi pembangunan yang diberikan Kemenpora dapat ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait.
Ia mencontohkan pembangunan fasilitas oleh Kementerian Pekerjaan Umum yang perlu diikuti dengan pemeliharaan agar fasilitas tersebut tetap berfungsi dan bisa dimanfaatkan masyarakat.
“Jangan sampai uang yang kita gunakan untuk berbagai kegiatan, yang semuanya berasal dari uang rakyat melalui pajak, tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Kita harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tersebut,” ucap Erick.
Menurutnya, fasilitas olahraga yang dibangun dengan anggaran negara seharusnya memberikan manfaat nyata, bukan menjadi bangunan yang tidak terawat dan tidak digunakan.
Kemenpora juga akan mendorong pembahasan pembaruan Undang-Undang Olahraga dan Undang-Undang Kepemudaan bersama DPR. Erick menilai, regulasi tersebut perlu diperbaiki untuk mendukung pembangunan kepemudaan dan olahraga secara lebih terarah.
“Ketika kita ingin membangun bangsa, kita tidak mungkin mengabaikan kepemudaan atau tidak memiliki program kepemudaan yang baik dan menjadi prioritas,” tutur Erick.
Dalam pembinaan olahraga prestasi, Erick menyebut pemerintah telah memiliki Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang mencakup 21 cabang olahraga unggulan.
Ia berharap pemerintah daerah ikut memfokuskan pembinaan pada cabang-cabang tersebut, terutama untuk mendukung target prestasi Indonesia di Olimpiade.
“Kita sudah memiliki DBON, dengan 21 cabang olahraga unggulan. Kita berharap seluruh daerah mulai memfokuskan pembinaan pada 21 cabang olahraga tersebut,” ujar Erick.
Meski demikian, Erick menegaskan cabang olahraga di luar daftar unggulan tetap perlu dikembangkan, khususnya untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
Salah satu upaya yang didorong adalah penyelenggaraan hari bebas kendaraan bermotor atau car free day di seluruh kota dan kabupaten.
Kegiatan tersebut diharapkan membuka ruang bagi masyarakat untuk berolahraga secara mandiri melalui aktivitas seperti senam, berlari, dan berjalan kaki.
Erick menilai olahraga tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga menjadi investasi bagi pembangunan karakter, kesehatan masyarakat, dan perekonomian.
“Olahraga bukan biaya, melainkan investasi untuk pembangunan karakter bangsa. Olahraga juga merupakan investasi bagi kesehatan masyarakat dan perekonomian,” kata Erick.
