TVRINews, Jakarta
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir memimpin rapat koordinasi persiapan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028 bersama KONI, Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam rapat tersebut, Erick menegaskan bahwa kepentingan atlet harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan PON.
Rapat koordinasi digelar di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta, Rabu, 1 Juli 2026, sebagai tindak lanjut setelah penetapan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), dan DKI Jakarta sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028.
Pertemuan tersebut membahas sinkronisasi persiapan penyelenggaraan, pemetaan kesiapan venue, serta skema pendanaan agar pelaksanaan PON berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
Erick mengatakan koordinasi lintas kementerian dan lembaga perlu dilakukan sejak awal agar seluruh tahapan penyelenggaraan dapat dipersiapkan secara matang.
"PON 2028 semakin dekat. Hari ini kami bersama-sama melakukan konsolidasi untuk menyinkronkan langkah dan memetakan kesiapan venue maupun pendanaan di daerah. Dengan demikian, pemerintah pusat dapat menentukan tindak lanjut yang paling tepat dalam mendukung penyelenggaraan PON," ujar Erick, Rabu, 1 Juli 2026.
Ia menegaskan Kemenpora bersama KONI akan terus mengawal persiapan PON, dengan memastikan pembinaan atlet tetap menjadi fokus utama.
"Kami akan terus mengawal persiapan PON bersama KONI. Yang terpenting, atlet tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kemenpora, KONI, induk cabang olahraga, maupun pemerintah daerah memiliki peran yang sama dalam menyukseskan PON XXII 2028. Tujuan akhir kita adalah memperkuat pembinaan olahraga nasional, meningkatkan prestasi, sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat di daerah penyelenggara," ucap Erick.
Sementara itu, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan KONI Provinsi NTT dan NTB sejak penetapan tuan rumah pada 2022 untuk memetakan kesiapan venue serta cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
"Sejak penetapan tuan rumah PON XXII, KONI Pusat bersama KONI daerah terus melakukan koordinasi terkait kesiapan venue dan cabang olahraga yang akan dipertandingkan," kata Marciano.
Ia menjelaskan selain cabang olahraga prioritas yang dipertandingkan di Olimpiade, Asian Games, dan SEA Games, tuan rumah juga diberi kesempatan mengusulkan cabang olahraga unggulan daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
Untuk memastikan tata kelola penyelenggaraan berjalan baik, Kejaksaan Agung melalui JAMDATUN dan BPKP akan memberikan pendampingan kepada Kemenpora serta seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan keuangan agar PON XXII 2028 dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
