TVRINews – Zurich
Kelompok Hak Asasi Manusia Minta FIFA Tolak Pencalonan Kembali Gianni Infantino Akibat Batas Maksimum Masa Jabatan
Organisasi hak asasi manusia FairSquare secara resmi mendesak FIFA untuk menyatakan Gianni Infantino tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden. FairSquare menilai bahwa Infantino telah melampaui batas maksimal tiga masa jabatan yang diatur dalam statuta organisasi sepak bola dunia tersebut.
Berdasarkan ketentuan resmi FIFA, masa jabatan seorang presiden dibatasi hingga tiga periode. Namun, pada tahun 2022, Infantino berhasil meyakinkan komite terkait bahwa masa jabatan pertamanya yang dimulai setelah terpilih dalam Kongres Luar Biasa FIFA 2016 menyusul pengunduran diri Sepp Blatte tidak dihitung karena dianggap sebagai penyelesaian sisa mandat yang terganggu.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Komite Tata Kelola, Audit, and Compliance (GACC) FIFA sebagaimana dilaporkan oleh The Athletic Selasa 18 Agustus 2026, FairSquare menyatakan bahwa interpretasi tersebut bertentangan dengan statuta organisasi.
"Pengaduan yang kami ajukan memberikan bukti nyata bahwa ini adalah pelanggaran aturan yang jelas dan menciptakan preseden sangat berbahaya," ujar Direktur FairSquare, Nicholas McGeehan, kepada kantor berita Reuters.
"Aturan tersebut menyatakan dengan tegas bahwa tiga masa jabatan presiden adalah batas maksimal yang diizinkan. FIFA tidak bisa begitu saja menghindari aturan ini yang berfungsi sebagai pengawas kekuasaan presidendengan dalih masa jabatan pertamanya tidak dihitung," imbuhnya.
Infantino kini menghadapi sorotan tajam menjelang Kongres FIFA tahun depan, di mana ia dijadwalkan mencari pemilihan kembali untuk siklus 2027–2031. Pemungutan suara tersebut rencananya akan dilangsungkan di Maroko pada 18 Maret mendatang.
Pekan lalu, UEFA, Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dan CONCACAF menyerukan peninjauan kembali terhadap kepemimpinan Infantino. Langkah ini muncul setelah FIFA mengusulkan pembentukan anak perusahaan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat untuk kompetisi mereka termasuk Piala Dunia guna menarik investasi swasta.
Sumber yang mengetahui situasi tersebut menyampaikan kepada Reuters bahwa ketiga konfederasi itu memandang momen ini sebagai peluang bagi Infantino untuk mundur dengan tetap menjaga martabatnya.
Sejumlah asosiasi nasional juga turut menyuarakan keprihatinan serupa. Kepala Eksekutif Asosiasi Sepak Bola Skotlandia, Ian Maxwell, menyampaikan kepada BBC pada Senin bahwa federasinya tidak akan memberikan dukungan bagi pencalonan kembali Infantino. Kendati demikian, Infantino tetap mengantongi dukungan kuat dari konfederasi sepak bola Afrika dan Amerika Selatan.
Pertanyaan Seputar Transparansi
FairSquare turut mempertanyakan transparansi di balik keputusan yang dikeluarkan pada 2022 silam, dengan mencatat bahwa dasar pemikiran komite tidak pernah diumumkan kepada publik.
"Fakta bahwa mereka tidak memberikan alasan apa pun untuk mendukung klaim tersebut, serta mengumumkan keputusan itu dua hari sebelum final Piala Dunia Qatar 2022, mengindikasikan bahwa mereka menyadari sepenuhnya tidak ada dasar hukum untuk mengecualikan masa jabatan pertama Infantino," kata McGeehan.
Surat kepada GACC tersebut disusun dengan bantuan Miguel Maduro, mantan ketua Komite Tata Kelola dan Peninjauan Independen FIFA. Maduro menegaskan bahwa badan pengatur sepak bola global tersebut tidak boleh mengabaikan aturan internal mereka sendiri.
"Prinsip pembatasan masa jabatan adalah aspek fundamental dari reformasi 2016 yang bertujuan membatasi kekuasaan. Aturan yang diperkenalkan sangat jelas: tidak ada presiden FIFA yang boleh menjabat lebih dari tiga periode," ujar Maduro dalam pernyataan resminya.
"Upaya untuk menciptakan pengecualian dari aturan tersebut bagi Tuan Infantino mencerminkan resistensi terhadap prinsip pembatasan masa jabatan, sekaligus menunjukkan bagaimana sebagian pihak di tubuh FIFA memandang aturan bukan sebagai panduan, melainkan hambatan yang harus disingkirkan," tutupnya.
