Presiden Amerika Serikat Donald Trump
Penulis: Fityan
TVRINews-Washington DC
Perselisihan politik di Washington memicu kebuntuan dana keamanan sebesar $625 juta bagi kota-kota tuan rumah.
Persiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 kini berada di tengah pusaran konflik politik Amerika Serikat.
Penutupan sebagian pemerintahan (government shutdown) dan pembekuan anggaran Departemen Keamanan Dalam Negeri (DHS) mulai mengancam kesiapan infrastruktur keamanan di 11 kota tuan rumah.
Inti dari kebuntuan ini adalah dana keamanan senilai $625 juta (sekitar Rp9,8 triliun) yang sebelumnya telah disahkan melalui undang-undang pada Juli 2025.
Namun, hingga kurang dari empat bulan sebelum turnamen dimulai, dana tersebut belum juga dicairkan ke otoritas lokal.
Akar Masalah Politik
Ketegangan di Senat dipicu oleh perbedaan tajam antara Partai Demokrat dan Republik terkait reformasi penegakan hukum imigrasi.
Demokrat menuntut regulasi ketat terhadap agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE) menyusul insiden penembakan warga sipil di Minneapolis.
Di sisi lain, kubu Republik menyalahkan Demokrat atas lumpuhnya operasional Federal Emergency Management Agency (FEMA), lembaga yang bertanggung jawab menyalurkan hibah
Keamanan Piala Dunia
Dana tersebut tidak akan turun sampai pemerintah kembali dibuka," tegas Carlos Gimenez, anggota kongres dari Partai Republik, dalam dengar pendapat Komite Keamanan Dalam Negeri pekan ini.
Meskipun pertandingan utama dipastikan tetap berjalan, keterlambatan ini mengganggu pengadaan peralatan dan pengamanan acara pendukung seperti fan zones.
Ray Martinez, COO Komite Tuan Rumah Miami, memperingatkan bahwa waktu mereka semakin sempit.
"Dalam 30 hari ke depan adalah batas waktu terakhir. Tanpa dana ini, koordinasi dan perencanaan kita bisa berakibat fatal," ujar Martinez dalam kesaksiannya.
Saling Tuding di Washington
Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kristi Noem, menuduh pihak Demokrat sengaja menghambat kesiapan bangsa menghadapi ancaman selama turnamen.
Melalui platform X, ia menyatakan bahwa proses peninjauan akhir FEMA terhenti akibat penutupan pemerintahan sejak 14 Februari lalu.
Pernyataan tersebut dibantah keras oleh Nellie Pou, perwakilan Demokrat dari New Jersey. Ia merujuk pada dokumen FEMA yang menunjukkan bahwa tenggat waktu distribusi dana seharusnya jatuh pada 30 Januari 2026 dua minggu sebelum penutupan pemerintahan dimulai.
"Anggaran ini hanya dibiarkan berdebu menunggu persetujuan. Sudah saatnya DHS melakukan tugasnya," kata Pou yang dikutip Altletic News.
Meskipun beberapa sumber internal menyatakan bahwa kekhawatiran ini mungkin sedikit berlebihan karena dana kemungkinan besar akan diberikan dalam bentuk penggantian (reimbursement),
ketidakpastian hukum membuat pemerintah kota enggan menandatangani kontrak bernilai jutaan dolar dengan pihak ketiga.
Piala Dunia 2026 dijadwalkan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah FIFA, namun bayang-bayang krisis anggaran di Washington kini menjadi tantangan logistik paling serius bagi Amerika Serikat sebagai tuan rumah.
Editor: Redaktur TVRINews